Ide Pasang CCTV Secara Masif Harus Jamin Data

Kendaraan melintas di bawah kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di jalur bus transjakarta, kawasan Pasar Rumput, Jakarta, Selasa (10/9/2019). PT Transportasi Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Metro Jaya (Dirlantas Jaya) menargetkan akan memberlakukan tilang elektronik atau "electronic traffic law enforcement" ( E-TLE) pada 12 koridor transjakarta mulai 1 Oktober 2019 yang bertujuan untuk kelancaran dan ketertiban laju bus transjakarta serta lalu lintas secara umum. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.


Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menyoroti rancangan pemerintah yang ingin memasang closed circuit television (CCTV) di banyak titik di tiap daerah.

Menurutnya, penyebaran CCTV memang sering lekat dengan konsep smart city, yang kini sedang masif digencarkan oleh pemerintahNamun, permasalahannya adalah pengelolaan soal hasil rekaman yang bisa didapatkan secara realtime.

“Dalam pengelolaannya kita tidak tahu seperti apa. Kan hampir semua command center yang dikelola oleh pemerintah-pemerintah daerah itu mengikutsertakan pihak ketiga, vendor,” ucap Wahyudi di Jakarta, Kamis (21/11).

Tata kelola menjadi makin penting, mengingat ada teknologi pengenal wajah atau facial recognition yang terkoneksi atau terintegrasi dengan sistem basis identitas. Dari situ, bisa diketahui data rinci terkait NIK, nama lengkap, hingga alamat masyarakat.

“Seharusnya ada aturan yang lebih komprehensif, yang lebih kuat untuk memastikan bagaimana pengelolaan data-data ini. Sampai dengan hari ini, kan belum ada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang kuat, aturan-aturan di level teknis yang mengatur tentang ini juga belum ada,” ucapnya.

Ia menekankan, penggunaan CCTV untuk alasan pencegahan kriminal atau keamanan sekalipun mesti jelas pengelolaan datanya.

Wahyudi mencontohkan, negara lain seperti Inggris memiliki aturan soal data pribadi yang terkait dengan criminal conviction. Di sana, diatur secara rinci soal berapa lama data dari CCTV bisa disimpan, atau ketentuan soal penghapusannya.

“Karena ada peluang atau potensi abuse of power yang besar. Bagaimana tanggung jawabnya (dari command center)? Bagaimana memastikan bahwa ini tidak disalahgunakan,” bebernya.

Ketika CCTV bisa menyimpan identitas pribadi dengan rinci, perlu ada perlakuan yang berbeda dibanding hanya sekadar data-data biasa.

“Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, itu ada yang sifatnya khusus. Ini semua masih kosong (pengaturannya) di Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin agar kepala daerah memasang CCTV di banyak titik. Lebih baik pula, CCTV itu dilengkapi facial recognition yang juga didukung dengan data milik Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Menurutnya, keberadaan CCTV bisa memberikan manfaat dalam pengelolaan kota. Bukan hanya sekadar seputar keamanan, adanya CCTV juga bisa memecahkan masalah ketertiban lalu lintas, kebersihan, hingga konflik.

Kala masih menjabat sebagai Kapolri, ia mengaku sangat terbantu dengan rekaman kejadian yang tertangkap CCTV saat aksi demonstrasi di sekitar Gedung Bawaslu dan DPR/RI beberapa waktu lalu.

Tito pun berencana menggarap peraturan soal penggunaan CCTV di kabupaten/kota itu. Ia juga berharap, agar kepala daerah juga mempersiapkan aturan serupa. (Shanies Tri Pinasthi)

 

Sumber : https://www.validnews.id/

Info CCTV

Comments are disabled.